TIMES SIBOLGA, SURABAYA – Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) menekankan agar penyelesaikan sengketa proses di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 harus lebih baik dari Pemilu 2024 kemarin. 

Hal ini dikarenakan ada yang berbeda dalam proses penyelesaian, contohnya pada mediasi.

Itulah yang ditegaskan Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono dalam Rakernis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024 Gelombang II di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (30/6/2024) malam.

Totok mengatakan pada Pemilu ada mediasi dan ajudikasi, sedangkan dalam Pilkada akan memakai mediasi musyawarah yang penanganannya juga berbeda. Maka dia meminta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lebih berwawasan dalam hal ini.

"Jadikan ajang rakernis ini belajar sungguh-sungguh untuk memanfaatkan pengetahuan kita soal penyelesaian sengketa," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI ini.

Di acara ini, Totok meminta peserta untuk memperhatikan karena akan ada simulasi penyelesaian sengketa dan cara membuat putusan, kesiapan serta proses mediasi musyawarah yang digunakan. Menurutnya pimpinan harus tahu cara memutuskan suatu perkara dan pemecahan masalahnya.

"Saudara ini semua pimpinan harus berwawasan. Acara ini dibuat supaya teman-teman bisa turun ke kecamatan menyelesaikan sengketa antar peserta, membuat draft putusan dan mengisi formulir sampai tuntas. Itu harus bisa," ujarnya.

Maka dia meminta divisi hukum dan penyelesaian sengketa harus bisa menjadi lentera. Sebab divisi inilah yang menjadi sumber pengetahuan hukum kepemiluan dan penyelesaian perkara jika nantinya ditemukan di Pilkada 2024.

"Menjadi penyelenggara tidak cukup mengandalkan kepintaran, tidak hanya sekedar kritis dan berani. Menjadi penyelenggara pemilu harus powerful tahu menyikapi masalah," terang Totok.

Rakernis Bawaslu RI ini mengundang enam Provinsi beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, yaitu Bawaslu se-Sumatera Selatan, Bawaslu se-Sulawesi Selatan, Bawaslu se-Kalimantan Selatan, Bawaslu se-Nusa Tenggara Timur, Bawaslu se-Sulawesi Utara dan Bawaslu se-Sulawesi Barat. (*)