TIMES SIBOLGA, JAKARTA – Wacana Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) yang muncul pasca situasi memanas akibat gelombang demonstrasi beberapa hari ini, memicu polemik di kalangan masyarakat.

Namun Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah menegaskan Pam Swakarsa yang digelar saat ini tidak sama dengan Pam Swakarsa masa lalu yang bersifat politis.

"Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, Istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing," kata Freddy di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Freddy menjelaskan, Pam Swakarsa yang diterapkan TNI saat ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Masyarakat yang dilibatkan pun dalam bentuk organisasi masyarakat (ormas) atau warga secara individu.

Dengan pelibatan masyarakat, Freddy berharap upaya pengamanan situasi dapat dilakukan secara humanis dan tepat sasaran.

"Kami memandang keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing sebagai hal positif, selama dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan tidak keluar dari ketentuan hukum," jelas dia.

Ia menambahkan, kegiatan ini dilakukan agar tercipta sinergitas antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif pasca terjadinya rentetan aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkis.

"Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah," kata Freddy.

Walau demikian, Freddy menegaskan masyarakat yang dilibatkan dalam Pam Swakarsa harus berada dalam koordinasi TNI dan Polri.

"TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing," tutup Freddy.

DPR RI Siap Lakukan Pengawasan

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya mendukung sekaligus akan memantau TNI dalam memberlakukan Pam Swakarsa.

"Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan," kata Dave di kompleks gedung parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Menurut politisi partai Golkar itu, sistem keamanan dan pertahanan Indonesia sedari dulu memang berbasis kerakyatan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi rakyat untuk terlibat dalam upaya menjaga keamanan nasional.

Dave pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana pembentukan Pam Swakarsa yang diberlakukan TNI.  Hal tersebut karena Pam Swakarsa saat ini tidak akan sama dengan era 1998 yang sarat muatan politik dan merugikan masyarakat.

"Bedalah, beda suasananya. Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas. Jadi, kekhawatiran hal yang dahulu itu tidak mungkin bisa terjadi lagi hari ini," katanya.

Dave sendiri juga menilai Pam Swakarsa layak untuk dikeluarkan untuk menciptakan situasi aman pasca aksi anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dengan Pam Swakarsa ini, Dave berharap aparat dan masyarakat bisa berkolaborasi menjaga stabilitas keamanan nasional. (*)